Potret Buram Pendidikan Kita

Oleh M. Shabri Abd. Majid

SUMBER daya manusia (SDM) berkualitas yang dihasilkan institusi pendidikan merupakan motor penggerak pembangunan bangsa. Sama halnya dengan dunia pendidikan di Indonesia, institusi pendidikan di Aceh belum mampu melahirkan SDM yang berkualitas dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi Aceh. Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. 

Human Development Report (HDR), United Nation Development Programme (UNDP) melaporkan bahwa pada 2011, peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index) Indonesia meliputi peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala berada di urutan 124 dari 183 negara yang ada di dunia. Kondisi ini jauh berada di bawah Singapura (26), Brunei Darussalam (33), Malaysia (61), Thailand (103), Filipina (112), dan sedikit lebih baik dibandingkan Vietnam (128) dan Myanmar (149). 

Begitu juga untuk Indeks Pembangunan Pendidikan (Education Development Index) untuk semua (education for all) di Indonesia menurun dari peringkat 65 pada 2010 ke peringkat 69 pada 2011. Berdasarkan data dalam Education For All (EFA) Global Monitoring Report (2011): The Hidden Crisis, Armed Conflict and Education yang dikeluarkan UNESCO, Indeks Pembangunan Pendidikan Indonesia pada 2008 adalah 0,934 (rangking 69 dari 127 negara). Posisi ini jauh tertinggal dari Brunei Darussalam (peringkat 34) dan Jepang (rangking 1 dunia). Adapun Malaysia berada di peringkat 65, Filipina (85), Kamboja (102), India (107), dan Laos (109). 

Untuk pendidikan tingkat SD, SMP dan SMA, Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang) Kemdiknas (2003) melaporkan bahwa dari 146.052 SD di Indonesia, hanya 8 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dan dari 20.918 SMP yang ada, hanya 8 sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP). Sementara itu, dari 8.036 SMA, hanya 7 sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP). 

Dibandingkan dengan negara Asia lainnya, menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara, berada di bawah Vietnam. Akibat rendahnya kualitas pendidikan, maka Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei (The World Economic Forum Swedia Report, 2000). Indonesia pun hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai leader teknologi dari 53 negara di dunia.

 Sangat memprihatinkan

Sebagai satu provinsi di Indonesia, dunia pendidikan di Aceh juga sarat dengan masalah. Memang kalau dibandingkan dengan pendidikan di 33 provinsi lainnya di Indonesia, indikator tingkat pendidikan penduduk Aceh seperti angka partisipasi kasar (APK), angka melek huruf (AMH), angka rata-rata lama sekolah (ARLS), dan angka partisipasi murni (APM) sudah jauh lebih baik dan bahkan berada di atas level nasional, namun kualitas pendidikan Aceh masih sangat memprihatinkan. 

Di samping itu, pemerintah Aceh juga belum mampu mewujudkan pemerataan pembangunan sektor pendidikan antar kabupaten/kota di Aceh. Rendahnya tingkat APK, APM, ARLS dan APM di sebagian kabupaten/kota di Aceh, khususnya di kabupaten yang baru dimekarkan telah menyebabkan tingkat kemiskinan masyarakat di kawasan tersebut sangat tinggi, yaitu melebihi 20% atau di atas tingkat kemiskinan nasional, 14,44%.

Aceh yang mendapat jatah dana pembangunan nomor tiga terbesar di Indonesia, yaitu Rp 11,9 triliun pada 2010 dan Rp 9,6 triliun pada 2011 (penerima APBD nomor tiga terbesar di Indonesia), namun alokasi minimal 20% dari APBA tersebut untuk memajukan bidang pendidikan belum mampu mendongkrak mutu pendidikan Aceh. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh anjlok dari peringkat 17 pada 2009 ke peringkat 27 pada 2010, salah satunya akibat rendahnya mutu pendidikan di Aceh. 

Berdasarkan data Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Kemdiknas (2012), tingkat kelulusan siswa SMP di Aceh pada 2012 mencapai 99,42% (rangking 21 nasional) dan MTs 99,27% (rangking 26). Kelulusan siswa tingkat SMA jurusan IPA 99,75% (rangking 23) dan SMA jurusan IPS 98,81% (rangking 25 nasional). Tingkat kelulusan siswa MA jurusan IPA 99,78% (rangking 17), MA jurusan IPS 98,21% (rangking 18). Dan, tingkat kelulusan pada jenjang SMK 98,59% (rangking 26) dari 33 provinsi di Indonesia.

Memang bila diukur dari kelulusan Ujian Nasional (UN), peringkat pendidikan Aceh sudah sangat menggembirakan. Pada 2011 lalu, misalnya, kelulusan SMP/MTs mencapai 99,38%, SMA/MA IPA 99,76%, dan SMA/MA IPS mencapai 98,89% dengan rangking 21 dari seluruh provinsi di Indonesia. Namun bila capaian itu kita bandingkan dengan daya saing lulusan terjadi kontradiksi. Rangking nilai yang diperoleh SMA/MA/SMK yang mengikuti SMPTN di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia pada 2011 untuk IPA menduduki rangking 31 (di bawah Papua), dan untuk IPS menduduki rangking 25.

 Kebijakan strategis

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Aceh, maka Pemerintah Aceh beserta dinas terkait harus mengoptimalkan penggunaan dana pendidikan yang sedemikian besar, mencapai Rp 1,1 triliun pada 2011. Beberapa kebijakan strategis yang patut dipertimbangkan dalam memajukan dunia pendidikan Aceh: Pertama, peningkatan indikator pendidikan Aceh (APM, ARLS, APM, dan APK) tidak berkorelasi positif dengan peningkatan mutu pendidikan di Aceh yang masih sangat rendah (rangking 25 dari 33 provinsi di Indonesia), harus mendapat perhatian serius untuk ditingkatkan; 

 

Kedua, program peningkatan kualifikasi dan mutu tenaga pendidik dan pendistribusian guru berkualitas antarkabupaten/kota yang lebih merata harus menjadi perioritas pembangunan sektor pendidikan Aceh. Upaya ini dilakukan terutama untuk mengurangi kesenjangan tingkat dan mutu pendidikan antar kabupaten/kota di Aceh. Semua penduduk Aceh harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan sekaligus meningkatkan mutunya; 

Ketiga, Pemerintah Aceh, khususnya Dinas Pendidikan harus meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana pendidikan. Pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara tranparan, profesional dan tepat sasaran sehingga akan menutup celah korupsi; Keempat, partisipasi murid usia dini pada level pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK di Aceh harus ditingkatkan sehingga dapat menumbuhkan dan memupuk minat belajar mereka sejak kecil hingga pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan; 

Kelima, standar minimum pelayanan pendidikan Aceh harus diperhatikan dan terus ditingkatkan. Dalam hal ini, pemerintah Aceh harus mengadakan berbagai bentuk training dan workshop kepada para tenaga pendidik yang memegang jabatan administrasi untuk meningkatkan kapasitas manajerial skill mereka dalam bidang administrasi pendidikan. 

Semoga tingkat pendidikan di Provinsi Aceh tidak hanya baik dari aspek AMH, ARLS, APM, dan APK, tetapi mutunya juga berada di atas rata-rata pendidikan nasional. Jika tidak, maka sia-sia saja kita memiliki dana besar, tetapi mutunya kurang. 

* Dr. M. Shabri Abd. Majid, M.Ec, Dosen Fakultas Ekonomi dan Program Pascasarjana (PPs) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. Email: hannanan@gmail.com

Menuju Pendidikan Berkualitas

Oleh Marzuzak

BULU kuduk kita merinding. Kita prihatin menatap masa depan anak-anak bangsa di daerah ini. Betapa tidak, Aceh kini kian terpuruk dalam sektor pendidikan. Sulit membayangkan, bahwa Aceh kini masuk kategori juru kunci tingkat nasional, baik kualitas guru, maupun  lulusan pendidikan dasar dan menengahnya. Hasil uji kompetensi guru yang dilaksanakan secara nasional menunjukkan bahwa kualitas guru kita rata-rata berada pada peringkat 28 dari 33 provinsi di Indonesia. 

Sementara, para lulusan SMA/MA/SMK Aceh yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) berada pada peringkat 31 secara nasional. Itu berarti, masa depan anak-anak bangsa di daerah ini sudah berada pada stadium “lampu merah”, muram dan memerihatinkan. Bukankah, corak masa depan suatu bangsa, muram atau gemilang ditentukan oleh kondisi pendidikannya sekarang.

Kenyataan memprihatinkan itu, membuat julukan miring untuk daerah ini semakin kompleks. Sebelumnya, Aceh dijuluki sebagai provinsi paling korup nomor 2 di Indonesia, setelah DKI Jakarta. Kini, dengan anjloknya kualitas pendidikan, Aceh menyandang julukan daerah “lampu merah” pendidikan di Indonesia.

Sebuah ironi, memang. Pada satu sisi, pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar. Beberapa tahun terakhir dana yang digelontorkan untuk sektor pendidikan Aceh, menembus angka Rp 1 triliun per tahun. Boleh dikatakan bahwa beberapa tahun terakhir ini, sektor pendidikan menjadi satu primadona pembangunan Aceh. Namun di sisi lain, dana jumbo itu seolah tidak memengaruhi kinerja pendidikan, karena kenyataannya sektor pendidikan Aceh semakin melorot tajam, bak terjun bebas tanpa parasut. 

Berarti, itu mernunjukkan bahwa ada sesuatu yang kurang beres dalam pengelolaan pendidikan umumnya, khususnya dana pendidikan. Dalam kaitan ini, tidaklah salah, bila publik selama ini menganggap Dinas Pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, merupakan area remang-remang yang eksotik --menggoda banyak orang “bermain” dengan segala kepentingannya.

Permainan itu, di permukaan terkesan cantik. Namun, dengan kenyataan yang terpampang di atas, sulit dikatakan para pengelola dan praktisi pendidikan, telah bermain cantik menyentuh persoalan pendidikan. Konon, pula banyak di antara pemain tidak menguasai teknis dan lapangan permainan, karena mereka bukan the right man and the right please. Sebaliknya motto membenahi pendidikan yang sering dikumandangkan selama ini hanya oratio prodomo, pencitraan  dan promosi untuk menarik perhatian publik.

Kita patut memberi apresiasi kepada Gubernur Aceh, Zaini Abdullah  yang menyatakan bahwa ke depan Dinas Pendidikan tidak lagi mengelola proyek fisik pendidikan. Proyek fisik itu akan dikembalikan ke habitatnya, yaitu dinas terkait. Sebaliknya, Dinas Pendidikan akan fokus pada program peningkatan mutu pendidikan.

Persoalan paling mendasar

Laporan Tren Global versi National Geographic (2008) menyatakan antara lain bahwa di manapun kita tinggal, pendidikan penting bagi keberhasilan baik dalam menggeluti bidang usaha atau profesi, maupun sekadar bebas dari kemiskinan. Pernyataan ini, terasa relevan dengan kondisi Aceh saat ini. Menjelang satu dasawarsa MoU Helsinki, nyatanya Aceh masih terjebak pada persoalan yang paling mendasar, yakni ketertinggalan dunia pendidikan. 

Efek domino dari ketertinggalan itu, rakyat Aceh masih terperangkap dalam kantong-kantong kemiskinan. Bukankah satu tujuan dari MOU Helsinki adalah ingin mengangkat eksistensi keacehan yang bebas dari belenggu keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut tidak ada cara lain yang paling bijak, kecuali memulai segalanya dengan membenahi dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Upaya tersebut, tentu, bukan hanya dengan menggelontorkan dana yang besar untuk membenahi sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, dan sebagainya. Tetapi juga, menyiapkan tenaga pengelola dan praktisi pendidikan yang memiliki integritas. “Integritas atau akhlak saat ini semakin penting,” kata Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina dalam acara peluncuran gerakan “Sekolah-Unair Mengajar” beberapa waktu yang lalu.

Manusia yang tidak memiliki integritas dan korup sudah tidak diterima di tingkat dunia. Negara-negara maju, sudah lama menyingkirkan orang-orang yang tidak berintegritas dalam  pengelolaan perusahaan, konon pula pengelolaan Negara. Sebaliknya, mereka memilih dan membayar mahal orang-orang profesional yang berintegritas, sehingga sekecil apapun dana yang digelontorkan  dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai tujuan organisasi yang diamanahkan kepadanya. 

Ironisnya, di negeri ini, termasuk di Aceh, orang-orang yang tidak berintegritas atau korup masih “laris manis”. Mereka masih  diberikan kepercayaan menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Karenanya, kita tidak pusing tujuh keliling mencari kambing hitam, mengapa dana jumbo untuk pendidikan, nyaris tidak menyentuh akar persoalan pendidikan. Seyogianya, fakta ini memberi inspirasi kepada semua pemangku kepentingan pendidikan Aceh, agar memilih orang-orang profesional dan punya integritas di bidang pendidikan.

 Profesionalisme Guru

Kunci perbaikan mutu pendidikan Aceh, adalah kualitas guru. Sebaik apapun pengelolaan dan sistem kurikulum pendidikan, tidak ada artinya bila guru tidak berkualitas. Rendahnya mutu pendidikan, erat kaitannya dengan kualitas guru. Wajarlah, bila publik selama ini mengarahkan sorot lensanya kepada guru, sebagai biang kerok utama anjloknya mutu pendidikan Aceh.

Guru yang berkualitas memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidang pendidikan. Profesionalisme mengandung pengertian kesetiaan menjalankan tugas dengan benar, tidak amatiran, dan penuh tanggung jawab. Ia merasa malu bila anak didiknya gagal. Konon, Sutan Takdir Alisyahbana pernah mengatakan: “Saya malu menjadi guru, karena murid-murid saya mendapat nilai merah. Itu berarti saya tidak mumpuni dan profesional.”

Uji kompetensi, seyogianya disambut positif oleh semua guru. Hasil uji kompetensi itu, bisa menjadi cermin untuk berkaca diri para guru untuk memacu dan meningkatkan kompetensinya. Bukankah selama  ini, guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sering menjadi sorotan publik. Di kalangan mereka, mengajar sebagai kegiatan profesional masih dipertanyakan.

 Kita perlu belajar dari Negara-negara yang sudah maju, yang melaksanakan uji kompetensi guru serara berkala, dan memberlakukan sertifikasi guru secara ketat, yang hanya membolehkan orang-orang yang berwenang untuk berdiri di depan kelas. Tanpa sertifikat, seorang lulusan S3 sekalipun tidak boleh mengajar, baik di SD, SMP maupun SMA/MA/SMK.

Secara sederhana, kata kunci profesionalisme guru: berbuat yang terbaik dengan mengerahkan segenap potensi dan strategi yang dim ilikinya untuk masa depan anak-anak didiknya yang lebih baik. Imam Al-Ghazali mengatakan, “Guru yang baik adalah guru yang membuat anak didiknya dapat berdiri di atas pundaknya, sehingga melihat dunia ini lebih luas daripadanya.”

“Sekali berarti setelah itu mati,” bunyi pusi Chairil Anwar. Sebagai guru tak apa berjibaku, berkorban, terkadang menjadi ‘korban’ intervensi, seperti diturunkan pangkat atau dimutasikan ke sekolah daerah terpencil, karena tidak ‘sepaham’ dengan pengintervensi saat Pilkada berlangsung, tetapi anak-anak didik akan mengenang, masyarakat akan mengingat, sejarah akan mencatat dan di hari kebangkitan nanti akan diarak masuk sorga.

* Drs. Marzuzak SY, MM, Pemerhati Masalah Sosial dan Pendidikan, berdom

isili di Susoh, Aceh Barat Daya (Abdya). Email: marzuzaksyam@yahoo.co.id

belajar "MATI SEBELUM MATI"

Mati ! Semua yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Lalu mengapa harus takut mati, jika kematian itu pasti  adanya dan berlaku kepada semua yang berjiwa. Tinggal kalian yang harus bersiap diri untuk mati, dan belajar mati sebelum mati seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW." Semua murid terdiam mendengar wejangan Sang Guru. Sang Guru kembalikan melanjutkan wejangannya : "Bahkan Allah sendiri yang memerintahkan kepada manusia agar belajar bunuh diri, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 66:"Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka :"Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu",niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)".

Sang Guru menghentikan wejangannya sambil menatap murid-muridnya satu persatu, lalu bertanya: "Siapa diantara kalian yang ingin bunuh diri ?" Semua murid terdiam, sambil menundukkan kepala merenungi makna wejangan Sang Guru. "Kalau begitu, mari kita sama-sama belajar bunuh diri dengan atau belajar mati sebelum mati seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW."

Sang Guru kemudian berbaring, tangannya bersedekap, matanya dipejamkan. Semua murid berbaring, bersedekap, dan memejamkan mata mengikuti apa yang dilakukan oleh Sang Guru. Sambil berbaring Sang Guru memberikan instruksi kepada semua murid: "Lemaskan semua urat saraf kalian, sampai semua otot-otot dalam diri kalian tidak memiliki kekuatan.Jangan peduli dengan keadaan di sekitar, dan yang perasaan yang mungkin datang mengganggu kalian. Bangkitkan keikhlasan diri kalian bahwa kalian akan mati meninggalkan jasad kalian. Mulailah...mulailah engkau rasakan rohmu bergerak dari kaki. Bawa rasa kalian menuju kaki diamkan sebentar, kemudian menuju betis diamkan sebentar, lalu menuju paha bawah diamkan sebentar,menuju pantat diamkan sebentar, lalu menuju punggung bawah diamkan sebentar, naik ke punggung atas diamkan sebentar, menuju leher belakang diamkan sebentar, naik ke kepala diamkan sebentar, bergerak naik ke ubun-ubun diamkan agak lama. Bila sampai ke ubun-ubun, ikhlaskan diri kalian untuk kembali ke hadapan Ilahi Sang Pencipta. Lakukan secara berulang-ulang, mudah-mudahan Allah memberi kalian rahmat dan hidayah, hingga kalian dapat mati dalam keadaan Islam (berserah diri kepada Sang Pencipta).

Pekerjaan anak kost di kala sedang mengalami masa KANKER (kantong kering)

Ada beberapa hal yang mungkin saja dilakukan seorang anak kos-kosan dalam keadaan KANKER alias gak punya uang. Gak punya uang itu relatif, yang jadi masalah adalah kenapa dan bagaimana bisa uang itu bisa habis? Mungkin, di tangan seorang mahasiswa yang ngekos pertanyaan itu bisa terjawab, Jawabannya pun pasti sama, "Banyak Keperluan Mendadak", Itu memang lumrah terjadi di kalangan anak kos-kosan. 4 hal diantaranya yang mungkin saja dilakukan anak kos-kosan saat KANKER.

1. Makan secukupnya

Hal ini pasti akan dilakukan ketika kita dalam keadaan gak punya uang. Kenapa? Karena kalau kita maksa makan makanan yang "mewah" sedangkan keuangan kita menipis, itu sama saja kita bunuh diri. Maka dari itu, hal pertama yang akan dilakukan seorang anak kos-kosan adalah makan secukupnya. Minimal 1 kali sehari dan maksimal 2 sehari.

2. Diam di kosan, nunggu bantuan

 Bayangkan jika kita dalam keadaan bokek, lalu kita memaksa untuk keluar dari kosan hanya sekedar ingin jalan-jalan. Ujung-ujungnya, pasti akan mengeluarkan biaya juga. Akhirnya, satu-satunya cara adalah diam di kosan tanpa kemana-mana.

3. Menghubungi orangtua

 Mungkin, bagi mahasiswa yang ngekos dan kuliah dengan masih menggunakan uang orangtua, hal ini pasti akan dilakukan dengan berbagai cara dan alasan. Jika ditanya kenapa uang bisa cepat habis, pasti akan muncul beribu alasan yang keluar dari mulut mahasiswa itu sendiri.

4. Gali lobang tutup lubang

Hal diatas itu berarti Meminjam Uang. Ya, itu adalah jalan  terakhir jika memang ketiga hal di atas tadi tidak bisa dilakukan. Meminjam uang kepada teman merupakan cara terjitu jika kita sebagai anak kosan ingin bertahan hidup.

 

ke-empat adalah hasil pemantauan dan pengalaman pribadi saya sendiri, namun pada poin ke-3 dan ke-4 itu murni hasil survey saya sendiri, umumnya saya seorang yang tidak mau susah dan menyusahkan, lebih baik santai dan enjoy dengan keadaan.
J